Minggu , 21 Juli 2024
e823e8a443eb0cdb4a3e913691016508
49d2c6cb76d966f3debb83132ccd49a3
IMG-20240310-WA0056
images (29)
Screenshot_2024-06-21-22-17-10-76_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
Screenshot_2024-06-21-22-17-27-91_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
2_20240203_221545_0001
Warna Warni Pastel Kreatif Lucu Tugas Presentasi Kelompok _20240515_005843_0000
Warna Warni Pastel Kreatif Lucu Tugas Presentasi Kelompok _20240515_010421_0000
Warna Warni Pastel Kreatif Lucu Tugas Presentasi Kelompok _20240609_230723_0000
Lanjutkan Program Pembangunan Cahaya. Hj Lidyawati dan H Haryanto Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Periode 2024-2029 Dengan Selogan Berlian. Paslon Hj Lidyawati dan H Haryanto Dapat Surat Rekomendasi Dari DPP Partai Demokrat
previous arrow
next arrow

Kejari OKU Tahan Dua Pejabat Terkait Korupsi TA 2022

Rilise : SMSI OKU/Prima SMSI Lahat

BATURAJA, OKU.AS.COM — Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (OKU) melakukan penahanan terhadap mantan Kepala BPBD OKU (AK) dan mantan Bendahara (J) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran belanja barang dan jasa di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022. Kamis,(04/07/ 2024)

Kepala Kejaksaan Negeri OKU,Choirun Parapat,SH.MH, melalui Kasi Intel Hendri Dunan.SH mengatakan dalam keterangan rilisnya kepada Pers. “Bahwa pada tahun 2022 lalu keduanya diduga secara bersama sama melakukan tindak pidana korupsi dalam anggaran BPBD OKU TA 2022 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau Daerah Kabupaten OKU”Ungkap Kasi Intel Hendri Dunan

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri OKU Nomor: PRINT-01/L.6.13/Fd.1/03/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang kemudian diperpanjang dengan SPRINTDIK Nomor: PRINT-01.a/L.6.13/Fd.1/06/2024 tanggal 07 Juni 2024, tim penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan dua orang saksi sebagai tersangka.

Kedua tersangka tersebut adalah AK, yang menjabat sebagai Kepala BPBD Kabupaten OKU pada tahun 2022 dan kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten OKU, serta J, yang merupakan Bendahara BPBD Kabupaten OKU pada tahun 2022. Penetapan tersangka ini didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-490/L.6.13/Fd.1/07/2024 dan Nomor: PRINT-491/L.6.13/Fd.1/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri OKU.

Untuk mempercepat proses penanganan perkara, kedua tersangka ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIB Baturaja berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-488/L.6.13/Fd.1/07/2024 dan Nomor: PRINT-489/L.6.13/Fd.1/07/2024 tanggal 4 Juli 2024, dengan masa penahanan selama 20 hari.

Kronologis perkara ini dimulai pada tahun 2022, ketika kedua tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran BPBD, yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah Kabupaten OKU. Modus operandi yang digunakan meliputi penyelewengan penggunaan anggaran secara fiktif serta kegiatan yang tidak didukung dengan laporan pertanggungjawaban yang sah.

Kejaksaan Negeri OKU menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan perkara ini secara adil dan transparan, serta berjanji akan menuntaskan penanganan perkara ini hingga tuntas dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang. Penahanan ini juga diharapkan menjadi peringatan bagi para pejabat atau pihak yang berwenang dalam pengelolaan anggaran negara atau daerah untuk menjauhi praktik korupsi.

Check Also

Pertama di Dunia, PTBA dan BRIN Mulai Kembangkan Batu Bara Untuk Bahan Baku Baterai Li-ion

Editor: Prima SMSI Lahat  Sumsel, MUARAENIM, AS.COM — PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota Grup …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *