Kamis , 25 Juli 2024
e823e8a443eb0cdb4a3e913691016508
49d2c6cb76d966f3debb83132ccd49a3
IMG-20240310-WA0056
images (29)
Screenshot_2024-06-21-22-17-10-76_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
Screenshot_2024-06-21-22-17-27-91_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
2_20240203_221545_0001
Warna Warni Pastel Kreatif Lucu Tugas Presentasi Kelompok _20240515_005843_0000
Warna Warni Pastel Kreatif Lucu Tugas Presentasi Kelompok _20240515_010421_0000
Warna Warni Pastel Kreatif Lucu Tugas Presentasi Kelompok _20240609_230723_0000
Lanjutkan Program Pembangunan Cahaya. Hj Lidyawati dan H Haryanto Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Periode 2024-2029 Dengan Selogan Berlian. Paslon Hj Lidyawati dan H Haryanto Dapat Surat Rekomendasi Dari DPP Partai Demokrat
previous arrow
next arrow

Sah Lakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu,

* Jadi Bahan ke MK dan Pidana Ke Polisi

LAHAT, Amperasumsel.com – Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum tahun 2024. Atas laporan Wiwin Andaini SE dari DPC PKB Lahat melalui kuasa hukumnya Dody Satriadi SH ditujukan sebagai terlapor Ketua PPK Tanjung Sakti Pumu Heffen Joniser, didampingi 4 anggotanya. Atas dugaan terhadap pemalsuan dokumen serta penghitungan ulang tidak ada penandatanganan berita acara ketua KPPS di TPS 02 Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti PUMU. Akhirnya diputuskan Gakumdu Lahat, bahwa telah melanggar administratif Pemilu.

Atas putusan itu, Kuasa hukum DPC PKB Lahat Dody Satriadi SH menyampaikan. bahwa amar putusan yang menyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah atas pelanggaran administrasi yang dilakukan PPK Tanjung sakti Pumu selaku terlapor. Maka putusan ini memperkuat dalil gugatan ke MK untuk keadilan Wiwin Andaini selaku pelapor.

“Kami dari partai DPC PKB Lahat akan mengupayakan penuh untuk mengembalikan suara partai PKB di dapil 5 Kabupaten lahat dan melengkapi 6 kursi dewan di parlemen Lahat,” ujar Dodi Satriadi SH, Jumat (22/3).
Lanjutnya, putusan tersebut akan jadi lampiran bukti sebagai penguatan gugatan MK. Bahwa partai DPC PKB Lahat akan tetap memperjuangkan suara caleg di dapil 5 ke MK.

“Terhadap terbuktinya pelanggaran administrasi pemilu di Kabupaten Lahat khusususnya dapil. Kami akan melaporkan dugaan pidana umum atas pemalsuan dokumen dan keterangan palsu di persidangan Bawaslu saat keterangan saksi kemarin,” tegasnya.

Sementara dalam sidang dengan agenda putusan itu, bertindak selaku Ketua Majelis Nana Priatna SH didampingi anggota majelis dan dari pihak pelapor diwakili kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa Dody Satriadi SH serta dari terlapor PPK Tanjung Sakti Pumu berjumlah 5 orang.

Dalam sidang, berlangsung Kamis sore (21/3), Ketua Majelis Nana Priatna SH mengatakan perbuatan yang lakukan terlapor 1 sampai terlapor 5 (PPK Tanjung sakti Pumu) telah menyalahi ketentuan peraturan UU yang berlaku .

“Mengingat UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu memutuskan Pertama menyatakan Telah terbukti secara sah atau menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.
Kedua memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang undang”, kata Nana menyampaikan keputusan sidang.

Keputusan tersebut di bacakan pada sidang terbuka yang di hadiri dari pelapor melalui kuasa hukumnya dan Terlapor PPK Tanjung sakti Pumu ketua Heffen Joniser beserta anggota. Kepada pihak yang tidak terima Putusan majelis dapat diajukan koreksi dengan waktu tiga hari.
Diwartakan sebelumnya, sidang digelar lantaran adanya laporan dari PKB Lahat Terkait perolehan suara masing masing Partai Politik dan calon legislatif Pemilu DPRD Kabupaten Lahat Dapil 5, di TPS 02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.

Dimana hasil suara di TPS dengan yang dibacakan saat rekapitulasi tingkat PPK berbeda. Terutama hasil suara partai nomor urut 12, bahwa di TPS mendapat suara 12. Namun saat di penghitungan tingkat PPK berubah menjadi 82 suara. Akibat perolehan tersebut, kursi yang seharusnya didapatkan oleh PKB justru berbalik didapatkan oleh PAN. Sehingga pihak saksi PKB mengajukan keberatan dan meaporkannya ke Gakkumdu Bawaslu. Laporan : Wawan/Prima Ramadhan 

Check Also

TMMD Ke – 121 TA 2024 Kodim 0430/BA Bangun Akses Penghubung Tanjung Menang – Terlangu

Editor: Prima SMSI Sumsel.BANYUASIN.AS.COM – Kodim 0430 Gelar Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *