Jumat , 19 April 2024
e823e8a443eb0cdb4a3e913691016508
49d2c6cb76d966f3debb83132ccd49a3
IMG-20240310-WA0056
2_20240203_221545_0001
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240208_235120_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240307_223003_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240307_230430_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240307_233944_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240308_201133_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240308_201727_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240308_202200_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240308_203141_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240310_013730_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240310_134813_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240310_182849_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240312_222130_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240313_052334_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240313_052832_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240313_053346_0000
KELUARGA BESAR SATLANTAS POLRES LAHAT_20240314_152641_0000
previous arrow
next arrow

Respon Dugaan Oknum Camat Tidak Netral, Ratu Dewa: Jika Terbukti Akan Disanksi

PALEMBANG, Amperasumsel.com –Penjabat (Pj) Walikota Palembang Drs Ratu Dewa, MSi, mengatakan, siap memberikan sanksi jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) baik camat, lurah, ataupun pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memihak salah satu calon.

“Saya belum mendapat laporan resmi, tapi jika benar, saya akan tanyakan langsung kepada penyelenggara pemilu baik KPU ataupun Bawaslu bagaimana kebenaran informasi yang didapat,” ujar Dewa saat dikonfirmasi, Senin (4/3/2024).

Dewa mengatakan, sesuai mekanisme, ada tahapan yang akan dilakukan saat ada laporan mengenai ASN ataupun non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

“Jika benar ada mekanismenya, kami minta Inspektorat selaku petugas internal untuk BAP (Berita Acara Perkara). Setelah saya dapatkan informasi secara formal langsung dibawa ke Forum Penjatuhan Hukuman Disiplin,” katanya.

Sebelumnya, Kasi Penerangan Umum (Pemkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati Sumsel) Vanny Yulia Eka Sari mengatakan, netralitas ASN pada pemilu sangat penting. Kejati mengamati dan memonitor jalannya pemilu dan mengharapkan ASN jangan sampai terlibat pelanggaran pemilu.

“Netralitas yang terkandung di dalamnya menyangkut ASN maupun pegawai honorer,” katanya.

Sanksi bagi ASN yang melanggar akan diberikan sanksi kode etik, moral, penurunan pangkat sampai yang paling tertinggi hukuman 1 tahun dan denda Rp12 juta.

“Kami dari kejaksaan mendirikan posko pemilu yang di dalamnya berperan menerima pengaduan seperti masalah pelanggaran sampai laporan sikap netralitas ASN,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan informasi yang didapat, ada oknum camat yang mengerahkan lurah dan rukun tetangga (RT) untuk memenangkan salahsatu calon anggota legislatif (Caleg) yang diduga masih memiliki hubungan keluarga.  (SMSI Sumsel).

Check Also

Kapolres Lahat Terima Penghargaan Dari HMI

LAHAT, Amperasumsel.com  , pada hari kamis 18 april 2024, bertempat di ruang kerja kapolres, Kapolres …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *