Diduga PT.Supreme Rusak Hutan Lindung, Tiga Kabupaten Kota Kena Imbasnya

Diduga PT.Supreme Rusak Hutan Lindung, Tiga Kabupaten Kota Kena Imbasnya

LAHAT, Ampera Sumsel  – Sejumlah kejanggalan dan borok PT, Supreme Energy Rantau Dedap yang beroperasi di Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat mulai terkuak, Setelah tim DPRD Lahat dipimipin langsung Ketua DPRD Fitrizal dan anggota, Camat Kota Agung Marsi mendatangi bersama ke PT.Supreme Energy Rantau Dedap. Rabu (22/01/2020)

Supervisor Manager PT Supreme Energy Rantau Dedap Frangki Secara sadar menyampaikan saat memaparkan di waktu Rapat bersama DPRD Lahat, sudah merusak Hutan Lindung dan menyalahi Surat izin Menteri kehutanan untuk Menghasilkan Geothermal (Gas Panas Bumi) persediaan energy listrik.

“Imbasnya dari adanya aktifitas Eksplorasi dan eksploitasi Hutan lindung di tiga Daerah yaitu kabupaten Muara Enim, Lahat dan Kota Pagar alam muncul Persoalan baru yaitu terjadinya Bencana Banjir dan serangan Harimau,” Kata Dia.

Menurut Frangki, Memang ada sejumlah kendala dan Permasalahan utamanya yaitu disisi pembebasan lahan.

“Masih ada yang belum selesai karena masyarakat pemilik lahan memintak harga jual yang tinggi, paktor inilah menghambat hingga belum adanya hasil walau sudah sejak 2008 beroperasi,” Kata Frengky.

Saat ini kata Prengky, Ada 12 Sumur yang sudah Dibor namun tidak semuanya menghasilkan Uap atau Panas Bumi.

“Walau sudah beroperasi sejak tahun 2008 lalu, hingga kini, belum menghasilkan sumber energy Listrik,”katanya.

Prengky menambahkan, Untuk Wilayah kerja Pagar alam tepatnya kecamatan Dempo Selatan, Lahat dan Muara Enim, Luas WKP 35.450 hektar.

“PT. Supreme ini bertujuan meningkatkan ketersediaan energy listrik untuk jangka panjang, sesuai kontrak dengan Kementrian ESDM selama 35 tahun saat ini sudah Ada 12′ sumur yang dibor namun baru dapat 90 MegaWatt,”ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Lahat Fitrizal hormuzi, ST saat kunjungan ke PT. Supreme Energy Rantau Dadap menuturkan, Dalam menjalankan amanah konstitusi melakukan pengawasan.

“Karena selama ini antara PT. Supreme energy dengan DPRD Lahat sangat jarang untuk berkomunikasi Hal ini mungkin karena waktu,” Pungkasnya

Sambung Frengki, Dari Uap Panas Bumi belum ada hasil pembangkit listrik meski sejak 2008 beroperasi.

“Dari 12 sumur yang sudah dibor tidak semuanya menghasilkan uap atau panas bumi,” Kata Frengki.

Dikatakan Prengki, Wilayah kerja PT Supreme Energi Rantau Dedap meliput Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Kota Pagar alam.

“Untuk Wilayah Pagar Alam di Kecamatan Dempo Selatan

Sementara itu menurut Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal, Kunjungan DPRD Lahat ke PT.Supreme ini merupakan menjalankan tugas konstitusi atau pengawasan.

“Karena selama ini antara PT.Supreme dengan DPRD Lahat jarang berkomunikasi,” Jelas Fitrizal.

Fitrizal menuturkan, Ironisnya, tidak ditemukan tiang atau pancang aliran listrik PT.Supreme yang infonya bakal dijual ke PLN untuk kepentingan Masyarakat.

“Karena kebanyakan masyarakat setempat masih menggunakan listrik tenaga surya,” Pungkasnya.

Laporan : Ilham

Ediror : Prima

amperasumsel.com