Diduga PT Supreme Energi Rantau Dedap Salahi Aturan UU Kehutanan

Diduga PT Supreme Energi Rantau Dedap Salahi Aturan UU Kehutanan

LAHAT, Ampera Sumsel —  PT Supreme Energi Rantau Dedap, diduga salahi aturan undang undang kehutanan, Hal ini dikatakan Anggota DPRD Lahat H Nopran Marjani saat kunjungan kerja kepada Ssm Said Suport manager PT Supreme Energi Prengki di Kantornya di Dusun Tunggul Bute, Kabupaten Lahat, Rabu (22/01/2020).

Menurut Anggota DPRD Komisi 4 Kabupaten Lahat H Nopran Marjani mengatakan, Melaksanaan penambangan PT Supreme Energi Rantau Dedap di Wilayah Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Kota Pagar Alam ini tentu telah diatur oleh undang undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan dan diperbarui dengan UU Nomor 19 tahun 2004.

“Bahwa hutan lindung tidak boleh dipergunakan untuk Tambang dan diatur juga didalam PP nomor 2 tahun 2008, hutan lindung juga tidak boleh digunakan tambang apabila secara terbuka, jika digunakan izin pinjam pakai, oleh karena itu prusahaan yang mengunakan hutan lindung sebagai tambang harus menganti luas lahan hutan lindung yang di pakai,” Katanya.

Dikatakan Nopran, Dari keputusan menteri kehutanan menerangkan PT Suprime Energi mempunyai Izin pengunaan hutan ini seluas 91 hektare (HK) tetapi di badan koordinasi penanam modal seluas 79 HK.

“Maka yang dikeluarkan oleh Mentri kehutanan seluas 19 H harus dikembalikan kepada Kabupaten/Kota di kawasan itu, tadi dijelaskan oleh pihak PT Supreme Energi Rantau Dedap mentri SDM mempunyai ijin seluas 35 Hk, itu boleh menambang yang ditetapkan oleh Mentri SDM bahwa yang perbolehkan ditambang seluas 79 HK,” Jelas Nopran.

Ditambah Nopran, Kewajiban dari perusahaan PT Supreme Energi Rantau Dedap mengembalikan izin 79HK untuk penganti lahan dengan ditanam kembali penghijauan.

“Karena Masyarakat mempertanyakan kalau yang dikelola oleh PT Supreme Energi ini lebih dari 79 HK, jadi kami sebagai wakil Rakyat mempertanyakan hal itu, sebebab sudah menyalahi aturan, jika itu benar,” Ungkapnya.

Sementara itu Ssm Said Suport manager PT Supreme Energi Prengki menuturkan, Seperti yang diatur dengan undang undang nomor 41 dan 19 tentang kehutanan.

“Kami PT Supreme Energi Rantau Dedap sudah melakukan pinjam pakai wilayah ini dengan kementerian Kehutanan Republik Indonesia,” Pungkasnya.

Laporan : Ilham

Editor : Prima

amperasumsel.com