Rencana Proyek Jambatan Lematang Belum Pernah Masuk Anggaran APBN

Rencana Proyek Jambatan Lematang Belum Pernah Masuk Anggaran APBN

PAGARALAM, Ampera Sumsel  – Rencana Pembangunan Jembatan Layang lematang Indah di Pagaralam memang belum pernah sama sekali masuk di Anggaran APBN. Hal ini dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pagar Alam Jenni Shandiyah SE MH saat dihubungi Media ini, Rabu (08/01/2020)

Ketua Jenni Shandiyah SE MH menggatakan, Kunjungan DPRD Pagar alam untuk koordinasi menanyakan terkait tertundanya rencana pembangunan Jembatan layang Lematang tersebut serta kami sampaikan juga bahwa issu yang beredar di Pagar alam sudah sampai ditingkat lelang tetapi Anggarannya sudah di pangkas karena ada kepentingan yang lebih besar lagi yaitu persiapan untuk kegiatan Asian Game disamping ada divisit anggaran nasiona.
“Rencana Pembangunan Jembatan Layang lematang Indah di Pagar alam memang belum pernah sama sekali masuk di Anggaran APBN,” Katanya.

Sambung Jenni, DPRD Pagar alam sudah klarifikasi dan sudah mengadakan pertemuan Kepada Pihak Kementrian PUPR
Ir. Bowo Sudiatmo, Kepala Subdit pemograman Direktorat Jembatan Ditjen Bina Marga dan Syaputera A.Ghani, ST, MT, Kabid Perencanaan dan Pemantauan BBPJN V Palembang.

“Makanya lelang itu tidak diteruskan karena Anggarannya tidak ada, jadi jangan sampai persepsi masyarakat dipangkas, kalau secara teknis kita tidak akan pernah dianggarkan, tetapi alasan kita masalah Kemanusian untuk keselamatan dan persamaan hak warga negara Indonesia, dan juga itu satu satunya akses jalan menuju ke Kota Pagaralam,”kata Jenni.

Dikatakan Jenni, Setelah pulang dari Jakarta, DPRD Pagar alam melalui komisi 3 akan berkoordinasi dengan Pemkot Pagar alam terkait hasil yang sudah kami terima dari kunjungan dan rapat di kementerian pada hari Selasa, 07 Januari 2020 kemarin.

“Secara Theknis tidak akan Pernah terealisasi, tetapi melalui alasan lainnya yaitu kemanusiaan karena sudah terjadi banyak kecelakaan di ruas jalan Lematang ini, dan itu merupakan satu – satunya akses atau pintu masuk ke kota Pagar alam,”jelasnya.

Sementara Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni SH, Saat di mintak keterangan oleh media ini sekarang akan juga minta rekomendasi dari Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru, karena Gubernur sudah pernah ngomong secara lisan akan di bawa ke Mentri PUPR langsung, dan Gubernur ada akses disitu.

“Tahun 2019 lalu ada kunjungan pertemuan dengan kementerian PUPR di Pagar alam, dan tahun 2020 ini, secepatnya bertemu langsung ke kementrian PUPR, jadi Pemkot Pagar alam tergantung jadwal dari Gubernur, Pemkot Pagar Alam mengikuti prosedur itu dan seluruh desain serta perencanaan seperti FS dan DED yang pernah di lelang itu sudah dipersiapkan semua,”pungkasnya.

Laporan : ilham

Editor : Prima