KPK Resmi Tetapkan Bupati Muara Enim Sebagai Tersangka Suap Proyek PUPR

KPK Resmi Tetapkan Bupati Muara Enim Sebagai Tersangka Suap Proyek PUPR

JAKARTA, Ampera Sumsel  – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim, H Ahmad Yani (AYN) sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terkait sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019.

IMG_20190904_004447

Penetapan tersangka ini dilakulan setelah Ahmad ditangkap oleh Tim Satgas KPK pada Senin, 2 September 2019.

Selain Ahmad Yani, KPK juga menetap dua tersangka lainnya dalam kasus ini. Keduanya yakni, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar (EM) serta‎ pihak swasta Robi Okta Fahlefi (ROF).

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2019), malam.

Ahmad Yani diduga menerima suap Rp500 juta yang telah ditukar menjadi 35.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut berasal dari pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi.

Uang tersebut diduga merupakan bagian commitment fee 10 persen dari 16 paket proyek Dinas PUPR dengan nilai total sekira Rp130 miliar yang akan dikerjakan oleh perusahaan milik Robi Okta Fahlefi, PT Enra Sari.

“Selain penyerahan uang USD35.000, tim KPK juga mengidentifikasi dugaan penerimaan sudah terjadi sebelumnya dengan total Rp13,4 miliar sebagi fee yang ‎diterima bupati dari berbagai paket pengerjaan di lingkungan Kabupaten Muara Enim,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Robi disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Prm