Desember 18, 2017

67 MAHASISWA STIT-YPI LAHAT RESMI WISUDA

LAHAT, Ampera Sumsel – Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yayasan Pendidikan Islam (STIT-YPI) Lahat kembali gelar yudisium dan wisuda sarjana Strata 1 angkatan XVI. Sebanyak 67 mahasiswa/i STIT – YPI Lahat telah bergelar Sarjana Pendidikan Islam (SPdI). Acara yang dipusatkan di Balroom Hotel Grand Zuri Lahat itu dihadiri oleh Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Prof Dr H Muhamamad Sirozi MA PHd.

amperasumsel.com
KABUPATEN LAHAT TUNJUKAN PANEN PADI PRODUKTIVITAS TINGGI DI SUMSEL

LAHAT, Ampera Sumsel  – Panen padi di Kabupaten Lahat pada Senin (18/12/17)  telah membuktikan keberhasilan progam Kementerian Pertanian dalam mempertahankan swasembada pangan (khususya beras),  bahkan surplus di Sumatera Selatan. Dimana sekitar 298 Ha pertanaman padi  Varietas Hibrida, Ciliwung dan Ciherang hari ini dipanen yang dilakukan di tiga kecamatan di Kabupaten Lahat, yaitu Kecamatan Lahat, Tanjung Sakti Pumu dan Tanjung Sakti Pumi. Bahkan pada bulan Desember ini Lahat mentargetkan panen padi seluas

amperasumsel.com
BUPATI LAHAT HADIRI ACARA WISUDA (STIT- YPI) LAHAT

/// Selamat Kepada 67 Mahasiswa/I Diwisudahkan LAHAT, Ampera Sumsel  – Sebanyak 67 Mawasiswa/ Mawasiswi, Sekolah tinggi ilmu tabiyah yayasan pendidikan islam (STIT- YPI) Lahat, hari ini resmi di Yudisium dan Wisuda Sarjana Strata I angkatan XVI, acara tersebut di lakukan di Ballroom Hotel Grand Zuri Kabupaten Lahat, Senin 18/12/17. Acara tersebut di awali dengan tari- tarian, di lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, pembacaan ayat suci Alquran, Sambutan- sambutan, di lanjutkan

amperasumsel.com
PENATAAN DAPIL DITINJAU TUJUH FAKTOR, JUMALAH PEMILIH 319.719

LAHAT, Ampera Sumsel – Pemilu legislatif 2019 masih terbilang jauh, hanya saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai melakukan penataan daerah pemilihan (dapil). Ketua KPU Kabupaten Lahat, Samsulrizal Nusir menyebutkan, dalam penataan dapil dan sosialisasi alokasi kursi pemilu, menindak lanjuti UU No 7/2017, tentang pemili dan PKPU No 7/2018 tentang tahapan, program dan jadwal pemilu. “Pendataan dapil tingkat kabupaten/kota diberi wewenang ini mensosialissi mekanisme dan tata cara dapil dan alokasi kursi,” ungkapnya,

amperasumsel.com